Tunjangan Profesi Guru Kacau, Dapodik Dihapuskan
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, hingga saat ini masih saja ada laporan tunjangan profesi yang belum sampai. Peningkatan pendidikan guru juga justru tak diurus oleh pihak kementerian. Menurut Sulistiyo, besarnya anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak berpengaruh banyak pada penyelesaian masalah pendidikan, termasuk keterlambatan tunjangan guru dan tidak ada kepastian status guru honorer. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp.43 trilyun untuk pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2013 ini.
"Kemdikbud uangnya banyak, sampai sisa-sisa. Padahal, di daerah guru-guru pada sekolah sendiri. Katanya disalurkan, tetapi enggak ada penerimanya. Jadi, Mendikbud minta disalurkan melalui PGRI," kata Sulistiyo seusai bertemu Mendikbud di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (30/4/2013). Carut marut tunjangan profesi yang tak kunjung sampai hingga saat ini ternyata berawal dari data guru di Kemdikbud yang kurang bagus. Untuk itu, PGRI meminta agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan data agar dihapuskan.
"Kami dapat laporan sampai 30 April banyak yang belum sampai. Masalahnya ternyata ada di dapodik. Untuk itu, kami usulkan dapodik dihapus sebagari syarat menerima tunjangan profesi," kata Sulistiyo.
Sementara untuk penyelesaian tenaga honorer, pihak kementerian akan menggandeng PGRI untuk membenahinya. Dengan demikian, para tenaga honorer yang selama ini secara penghasilan dinilai sangat minim akan segera teratasi dan memperoleh penghasilan wajar minimal. "Jadi, tadi langsung membentuk tim penyelesaian tenaga honorer, terdiri dari Kemdikbud dan PGRI," ujarnya.
Setuju dengan pak Sulistiyo ! Daripada Tunjangan Profesi Guru Kacau, Lebih Baik Dapodik Dihapuskan saja ! Banyak daerah-daerah yang masih belum siap dengan sistem pendataan online yang diterapkan Kemdikbud. Disisi lain, minimnya sosialisasi membuat para guru kebingungan dan pusing dalam mengisikan data, apalagi kalau datanya tidak valid waduuuhh tambah puyeng deh. Bagaimana tanggapan bapak ibu guru? (Kompas.com)
ironi pendidikan kita, kasian para guru honorer. sudah gaji kecil dituntut kerja maksimal tak diperhatikan pula tunjangannya. kapan indonesia bisa maju
BalasHapussangat setuju, cepat salurkan uang pada tempatnya, apa yg mudah jangan dipersulit,,
BalasHapusapa yg sulit permudahlah.
apa sihh enaknya menyimpan uang yg bukan haknya....,tugas dan kewajiban sudah dijalankan sebagaimana yg tlah diatur dengan UU
Kini giliran menerima apa yg mjd hak guru ko kayaknya banyak sekali kendalanya, tobaattttt..tobaattt
Semua kok pada mw dicoba2 kpn betulnya? Waktu hanya tersita untuk mencoba hal tanpa sosialisasi tanpa cros cek apa kendala dilapangan
BalasHapusberikanlah hak meraka sebelum bercucuran keringat darinya,,,itu akan menambah dosa-dosa mu.... dan untuk dapodik sangat membantu jgn dihapus yg harus itu benahi sistemya di manajamen kemendikbud itu sendiri
BalasHapusSangat Setuju apabila Dapodik Terhapuskan.Sebab tidak akan ada perselisihan antar Rekan -rekan Guru dengan operator sekolah gara-gara Dulunya pernah dapat tunjangan tersebut, Setelah di UPLOAD Ke DAPODIK dan dikirim keserver hasilnya masih kurang memuaskan.Ada yg hilang masa kerjanya,ada yang tidak muncul tunjangan Profesinya,ada yang tidak muncul tunjangan fungsionalnya bagi Non PNS.Jadi alangkah baiknya dikembalikan ke pemerintah kabupaten / Kota Mengenai tunjangan-tunjangan tersebut,baik di dalam pendataannya maupun Pencairannya.
BalasHapusDapodik jangan dihapus,disitu banyak membantu kita d lapangan terkait kurikulum dan sistem yang bisa dilakukan di sekolah. Hanya saja yg perlu ditinjau adalah efektifitasnya.
BalasHapusPara Honorer Menderita akibat DAPODIK ini , sudah satu bulan penuh begadang hampir tiap malam demi DAPODIK , mana guru yang belum mendapat Sertifikasi marah pula sama OPERATOR , coba salah apa kita ? Coba pikirkan kami (Operator) ? kami butuh sejahtera juga ? Masa sampai detik ini ( 6 Mei 2013 ) belum dapat satu sen ( Rp.0) pun dari dana Operator ? Udah Pasilitas internet pake uang saku, kerja siang malam, dimarah terus menerus, kerjaan lain tebengkalai, Mohon PENCERAHANYA . . . .Hargailah Kami maka Kami Akan Menghargaimu. Terima Kasih
BalasHapusSaya sangat setuju bila dapodik dihapus saja, karena dapodik mempersulit n memperlambat pencairan,yang dsebabkan berbagai hal. "Yassir Wala Tu'assyir" permudahlah dan jangan dipersulit.
BalasHapusjangan di hapus dong...dapodik dapat mencegah oknum2 tdk bertanggung jawab memanipulasi data tunjangannya.....dapodik sangat mudah di kerjakan tinggal klik & drag.....saya hanya dua kali kirim sudah langsung valid semua, intinya cuma satu yaitu ketelitian dalam input data..salam sukses
BalasHapusalinea terakhir:
BalasHapusDisisi lain, minimnya sosialisasi membuat para guru kebingungan dan pusing dalam mengisikan data, apalagi kalau datanya tidak valid waduuuhh tambah puyeng deh.
Emang guru apa operator yg ngisi aplikasi? Kebanyakan yg udah sertifikasi taunya terima beres. Fakta di lapangan, sedikit sekali Dinas Pendidikan memberikan pelatihan utk pengisian aplikasi ini. Emang gak ada dana juga utk pelatihan operator?
HAPUS... AJHA!
BalasHapushapus ajha!! sedikit gedek gr2 dapodik.. tmen q yg baik & disiplin g valid sertifikasinya. eh yg agak meler malah valid pdhal kinerja buruk. :(
BalasHapustunjangan guru kan untuk belajar dan khususnya peningkatan kompetensi guru tersebut, kalau uangnya dipakai untuk belajar IT ga mungkin carut marut dapodiknya, pensiunkan saja semua guru yg sudah sertifikasi tp tidak bisa IT.
BalasHapusMasak ketua PGRI Berpikirnya begitu to......
BalasHapusGak Maju Blas....... Mbok yo contoh Jokowi.... brani bikin PERBAIKAN..... bukan PENGHAPUSAN.....
Hapus saja tunjangannya...
BalasHapusdulu sebelum ada tpp justru mutu pendidikan lebih bagus,,
kita lihat siswa sekarang ini bagaimana mereka sangat SOPANNYA.. di didik guru profesional.
Dapodik Itu bagus. jangan di hapus. Hanya tinggal sosialisasi, dan tunjuk satu operator sekolaj khusus menangani Dapodik. Yang menjadi carut marut...setiap komponen sekolah tidak ada kerjasama antara guru dan operator sehingga memperlambat kerja operator (dianggap remeh, sebagian sekolah), yg pd akhirnya kurang lengkap dalam pengisian data....ini hanya baru awal. kedepannya pasti sangat membantu sekolah, dinas dalam pengelolaan informasi....Terima Kasih
BalasHapusYang mengusulkan DAPODIK dihapus tentu orang yang anti perubahan dan buta teknologi. Aplikasi DAPODIK sangatlah membantu sekolah dan memangkas birokrasi di pemerintahan daerah atau dinas pendidikan... Think WISE and be honest to yourself about it...
BalasHapusDAPODIK merupakan jalan membuat dunia pendidikan kita lebih baik...
Kalau bisa jangan dihapus , perbaiki sistemnya dan gencarkan sosialisasinya, serta beritahu Operator cara memasukkan data di Dapodik bereeess to , ngak seperti sekarang ini operator disuruh ambil aplikasi tapi ngak disertai latihan pengoperasiannya . Dilapangan masih ada guru2 yang ngak memenuhi syarat dapat TPP itu , tapi ya dunia ...... dunia ... kok tambah suram aja .
BalasHapusguru ngajar 24 jam 10 jam linier dengan sertifikat pendidik 14 jam serumpun tidak dapat tunjangan , apa yang 14 ditinggal aja pak nggak usah diajar. tolong sertifikasi nya dipenuhi dulu kasihan bapak ibu guru, HIDUP GURU INDONESIA
BalasHapusDAPODIK bikin STRESSS aja.......
BalasHapushampir 99% operatornya guru honorer sudahlah capek ehh masih salah aja, padahal uda berulang x perbaikan...
kalau cuma bikin operatornya gila mending delete aja lah.
tolong bantu lampiran keputusan sktp guru sd kabupaten klaten yang sktp nya terlambat
BalasHapusSetiap kebijakan baru pasti ada untung ruginya, Dapodik memang program yang baik untuk mengecek kebenaran berkas dengan cepat dan akurat, tapi sudah siapkah kebijakan itu diterapkan? Karena Masih banyak sekolah Negeri dalam pembagian jam yang tidak linier atau tidak memenuhi 24 jam per minggu. Apa ada kebijakkan yang kurang 24 jam, sedangkan yang belum sertifikasi saja dapat tunjangan , masa yang sudah sertifikasi tidak dapat tunjangan sama sekali. Apalagi yang sudah sertifikasi tidak boleh mengajukkan tunjangan yang lain. Jadi serba delema, buah simala kama. Buatlah kebijakan yang seadil-adilnya sebagai pemimpin jangan grusa-grusu dan perlu sosialisasi. Yang manual jangan dihapus dulu.
BalasHapusoperatornya juga diperhatikan sudah lembur dan ngerjake susah2x malah dibilang g kerja berilah honor yang pantas biar semua lancar tidak perlu dihapus dan bagi yang kuliah juga dananya dicairkan baik datanya online maupun tidak( bila data lewat online tidak ada atau tidak masuk) apalagi yang kuliah atau melanjutkan study banyak yang gtt atau guru pengabdian terimakasih
BalasHapuskami gtt selaku operator juga harus mengajar belum tugas-tugas yang lain-lainnya dan disuruh cepat menyelesaikan data lewat dapodik dan kami gtt masih harus lembur di rumah untuk menyelesaikan data lewat dapodik sampai larut malam dan pagi kesiangan,sedangkan para guru lainnya hanya kerja sampai jam 12.00 dan di rumah sudah santai dengan anak istri,melihat tv,istirahat, dll. apalagi untuk guru yang datanya belum valid atau belum keluar minta segera diurus dan dibenahi maturnuwun
BalasHapus